PERISTIWA-PERISTIWA DOM DAN KODAP 3 DI WILAYAH PEGUNUNGAN BINTANG

Berawal dari pengembalian Irian Barat (West Papua) kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1969 dari tangan Belanda (Netherlands/Dutch), bersadarkan jejak pendapat atau dikenal dengan PEPERA yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di wilayah Papua Barat. Hasil akhir dari jejak pendapat ini tidak membawakan hasil yang maksimal atau tidak sesuai dengan keinginan rakyat Papua Barat. Hal ini disebabkan  karena masyarakat dipaksa dan di ancam bahwa apabila memilih NKRI akan selamat tetapi jika memilih “M”, maka akan disiksa kemudian akan dibunuh. Dengan demikian tentunya sebagai masyarakat awam tidak pungkiri dengan rasa takut, karena hidup mereka telah terancam. Oleh sebabnya, sebagian besar dari mereka dan pada umumnya mereka memilih masuk NKRI ketimbang “M” karena mereka tentunya berpikir bahwa lebih baik selamatkan nyawa dan keluarga dari pada mati sia-sia. Hal tersebut tentunya membuat masyarakat Papua Barat sangat kecewa terhadap tindakan pemerintah Indonesia dan terlebih lagi para pejuang kemerdekaan Papua Barat pada saat itu.

Dengan berawal dari kekecewaan tersebut, maka di seluruh wilayah Papua Barat dari sorong sampai merauke masing-masing membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berjuang dan merebut kembali kemerdekaan yang telah diperolehnya dari Belanda (Netherlands) itu dari tangan NKRI. Kelompok-kelompok kecil itu mereka beri nama OPPM (Organisasi Pembebasan Papua Merdeka) (http://oppb.webs.com/sejarahopm.htm). Kemudian dalam perkembangannya pemerintah Indonesia merubah nama kelompok tersebut dari OPPM menjadi OPM (Organisasi Papua Merdeka).  Kelompok ini diterima baik oleh masyarakat Papua Barat dengan berbagai dukungan sehingga seketika itu juga OPPM tersebar secara cepat di seluruh pelosok Tanah Papua termasuk juga sampai di wilayah Ngalum (Pegunungan Bintang). Melihat hal ini, tentunya pemerintah Indonesia berpikir bahwa itu merupakan ancaman besar bagai sistem pertahanan keamanan Negara. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan khusus bagi Papua Barat dan Aceh dimana dalam peraturan itu menjelaskan bahwa Papua Barat dan Aceh perlu di jadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) karena sangat mengancam sistem pertahan keamanan Negara yang disebabkan oleh kelompok-kelompok pejuang atau di mata pemerintah RI disebut sebagai pemberontak atau separatis.

Operasi Militer/DOM

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, seluruh komponen alat Negara diturunkan di seluruh pelosok Tanah Papua dengan mendirikan pos-pos tentara di setiap distrik dan kampung-kampung, terutama kampung-kampung di wilayah perbatasan antara Negara tetangga PNG-RI. Kelanjutannya TNI/Polri kemudian melakukan operasi tumpas disetiap kampung-kampung di pelosok-pelosok pedalaman Papua yang cukup jauh dari kota yang tentunya mengakibatkan banyak menelan korban di pihak masyarakat serta memusnahkan sekian banyak kampung yang diduga sebagai pusat aktifitas OPPM. Ada beberapa contoh yang kami perlu ceritakan sebagai bukti operasi-operasi Militer terhadap masyarakat awan di pelosok-pelosok pedalaman Papua terutama yang terjadi di wilayah Pegunungan Bintang diantaranya : pertama, di kampung Okyako dan kampung Okhiaka yang terletak di bagian Selatan Distrik Batom dan di bagian utara wilayah Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang dimana kedua kampung ini juga termasuk kampung perbatasan antara Distrik Yapsi (salah satu distrik dari Negara PNG) di perbatasan RI-PNG. Dalam peristiwa tersebut TNI-AD menggunakan Helicopter Puma milik TNI Angkatan Darat sekitar 5 compy kemudian membumi hanguskan kedua kampung tersebut dengan segala yang ada di kampung tersebut baik manusia, binatang, tumbuhan maupun perumahan penduduk yang ada disana. Tidak ada satupun masyarakat yang selamat dari peristiwa tersebut kecuali mereka yang sementara berada di kebun yang cukup jauh dari sekitar kapung dan juga mereka yang masih berburu di hutan. Kemudian mereka yang selamat dari maut itu semuanya melarikan diri ke PNG untuk menyelamatkan diri mereka. Kedua kampung tersebut sampai dengan akhir tahun 2009 kami (penulis) sempat melihat bekas kedua kampung ini dimana pada saat ini pohon-pohon besar tumbuh dan menjadi hutan lebat yang bagaikan tidak  pernah ada kehidupan disana sebelumnya. Padahal sebelum kejadian tersebut kedua kampung ini merupakan penduduk terbanyak dan terpadat di wilayah Distrik Batom dan Kiwirok.

Sungai Pasifik dari atas pesawat AMA PK-RCC

Selanjutnya operasi Militer tersebut di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, dimana mereka (TNI) memfokuskan operasinya di wilayah utara yaitu pesisir sungai Pasifik. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa alasan mengapa mereka dalam hal ini TNI memfokuskan operasi di wilayah utara Kabupaten Pegunungan Bintang itu karena pertama, mereka menduga bahwa di sepanjang pesisir Sungai Pasifik adalah selain sebagai jalur transportasi yang sangat strategis bagi kelompok OPPM untuk menyeberang ke wilayah PNG untuk menyelamtkan diri mereka, wilayah ini juga sebagai jalur utama dalam melakukan diplomasi dengan Negara Papua New Guinea guna mendukung kedaulatan Bangsa Papua Barat. Dilain sisi, mereka (TNI) menduga bahwa daerah ini merupakan pusat aktifitas dan baisis OPPM yang berpusat di Distrik Batom di bawah pimpinan Paulus Kaladana (pimpinan OPPM wilayah pesisir sungai Pasifik yang sekarang sudah menyerah dan menyerahkan diri kepada NKRI sejak tahun 2002 dengan semua anak-anak buahnya-sekarang).  

para korban

Selama operasi-operasi militer di sepanjang wilayah ini, setiap kampung yang mereka temui tidak pernah lolos dari tangan TNI. Semua yang ada di depan mereka sapu bersih, lebih-lebih lagi masyarakat yang hidup di pinggir sungai Pasifik dimana hidup mereka sebagai nelayan, pemburu dan petani namun semuanya dibunuh dan dibuang ke Sungai Pasifik dengan segalanya termasuk binatang sampai dengan rumah-rumah mereka. Akibat peristiwa-peristiwa ini sekarang di sepanjang wilayang ini (Sungai Pasifik) jangankan manusia bahkan tanda-tanda jejak kehidupan seperti bekas kampung, bekas perkebunan pun sudah tidak ada artinya masyarakat yang dulunya hidup di wilayah ini sudah punah. 

Depan Kantor Sekretariat Panwas Batom

Terakhir di tahun 2009 lalu, kami sempat bertugas sebagai Ketua PANWASLU pada Pemilihan Umum Legislatif di wilayah ini yang berpusat di Distrik Batom sehingga kami sempat melihat dan mengambil data pendudk di wilayah tersebut dimana di sepanjang pesisir Sungai Pasifik hanya terdapat 2 kampung yang baru sementara bermukim sejak akhir tahun 2005 lalu, yaitu Kampung Muara dan Kampung Oksip. Itupun masyarakatnya mengungsi dari ibukota Distrik Batom dan sebagian besar dari mereka adalah pengungsi dari Negara Papua New Guinea (PNG) yang di ngungsikan pada awal tahun 2005 lalu. 

Ibukota Distrik Kiwirok (Polobakon)

Selain itu, operasi militer juga terjadi di wilayah Distrik Kiwirok di bawah Kesatuan Maleo Yonif 752 dengan komendan Danpos yang saat itu adalah Bripka Taiyeb yang berpusat di ibukota Distrik Kiwirok yaitu Polobakon. Dalam operasi-operasi yang dilancarkannya mereka menggunakan sistem adu domba antar masyarakat dimana mereka memanfaatkan masyarakat setempat yang mereka anggap bisa mampu serta licik untuk meneliti dan melaporkan dimana dan siap saja masyarakat yang terlibat dalam kegiatan OPPM di wilayah tersebut dengan cara menyokong mereka menggunakan se-pasang pakaian tentara (loreng) bekas, se-karton supermi dan   se-bungkus biskuat khusus tentara yang saat itu mereka sebut “TB”. Dengan adanya sokongan dan kewenangan tugas tersebut kepada beberapa oknum masyarakat, maka tugas mereka adalah dari kampung ke kampung untuk mencari informasi mengenai kegiatan OPPM. Bila di suatu kampung ada sedikit kecurigaan maka mereka melaporkannya ke Pos TNI untuk melakukan operasi ke kampung tersebut pada hari itu juga di malam hari. Akibatnya banyak masyarakat yang mati sia-sia, selain itu bila di kampung tersebut ada kepala suku ataupun pemuda yang berpotensi mereka anggap dia sebagai aktifis OPPM, maka dia ditangkap dan dan disikasa untuk mencari informasi dengan berbagai pertanyaan seperti dimana pusat OPPM? Siapa komendan kalian? Kamu simpan senjata dimana? Siapa teman/pengikut kamu?, dan lain-lain. Dengan sekian banyak pertanyaan itu, membuat mereka bingung karena mereka bukan aktifis OPPM, mereka hanya masyarakat awam yang tidak tahu tentang apapun yang mereka maksud itu sehingga jawaban mereka hanya mengatakan kami tidak tahu. Jawaban itu membuat para TNI marah dan siksa mereka seperti binatang yang tidak punya harga diri di mata mereka sehingga banyak diantara pemuda atau tokoh-tokoh masyarakat tersebut berusaha kabur/lolos dari maut yang ada didepan mereka, namun susah untuk lolos dari cengkraman TNI karena peluru M16 selalu bersarang dalam tubuh mereka. Adapun contohnya, seperti salah satu tokoh pemuda bernama saudara Roniel Taplo, dari kampung Kiwi. Beliau di tangkap lalu disiksa kemudian tubuhnya di potong-potong lalu dikirim ke Jayapura menggunakan pesawat Helicopter Puma milik TNI-AD. Selain itu, ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda yang ditangkap dan disiksa kemudian di bunuh diantaranya menurut informasi yang kami peroleh dari beberapa sumber antara lain adalah Bapak Heapkauweng di kampung Takpahik diwilayah Distrik Kiwirok bagian Utara, dimana dia di tangkap kemudian disiksa dan akhirnya di bunuh karena beliau diduga sebagai pemimpin OPPM di kampung tersebut namun pada kenyataannya dia adalah seorang kepala suku di kampung tersebut. Selain itu, saudara Okbalam yang diduga mengibarkan bendera bintang kejora di salah satu kampung di Kiwirok sehingga terjadi operasi gabungan anatra masyarakat dan TNI secara besar-besaran yang pada akhirnya ditangkap kemudian disiksa dengan berbagai pertanyaan yang dia belum pernah tahu tentang semuanya itu dan akhirnya ditembak mati oleh TNI-AD. Contoh korban lainnya adalah Bapak Manga Taplo dan anaknya Marius Kakadoki Taplo di Kampung Kiwi wilayah Distrik Kiwirok bagian Barat dimana beliau dan anaknya juga di duga sebagai aktifis OPPM sehingga Bapak Manga Taplo di tembak mati di kediamannya di kampung Kiwi pada tengah malam. Kemudaian anaknya Marius Kakadoki Taplo melarikan diri ke Abmisibil yang merupakan ibukota Distrik Okbibab namun dia juga tidak selamat dari para TNI yang bertugas di Pos Abmisibil. Beliau ditangkap disana kemudian di siksa sepanjang malam dan pada pagi harinya mereka membawanya ke salah satu kampung perbatasan antara Distrik Kiwirok dan Okbibab yaitu kampung Oktungo/Okbuul lalu disanalah mereka gantung dia di salah satu pohon besar di tengah-tengah hutan yang masyarakat kampung setempat sebut hutan Tungobang lalu mereka tembak dia sampai 3 kali lalu dia mati. Kemudian mayatnya di potong-potong dan memasukannya didalam karung kony lalu bawa ke Okbibab dan selanjutnya dikirim ke Jayapura.

Banyak masyarakat yang mati akibat operasi Militer yang terjadi di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang dan contoh-contoh diatas adalah hanya beberapa contoh dari Distrik Kiwirok yang kami sempat mendapatkan informasi dari beberapa sumber yang terpercaya sehingga kami bisa dapat menuangkannya dalam tulisan ini. Banyak juga dari distrik-distrik lain yang kami tidak mungkin muat satu per satu namun yang jelas bahwa dampak dari Operasi Militer tersebut banyak masyarakat yang mati sia-sia karena salah dugaan yaitu sebagai aktifis OPPM.

Operasi-Operasi Kodap 3 oleh anggota OPPM

Dampak dari perebutan Papua Barat oleh Republik Indonesia seperti yang kami kemukakan di pendahuluan diatas, maka OPPM tersebar ke seluruh wilayah tanah Papua dengan membentuk kelompok-kelompok dengan menempatkan komendan disetiap kelompok-kelompok tersebut dalam perjuangan pembebasan Papua Barat (http://oppb.webs.com/sejarahopm.htm). Hal ini akhirnya sampai juga di wilayah Ngalum (Pegunungan Bintang) dengan membentuk kelompo-kelompok kecil dengan dua komendan utama yaitu di wilayah utara sampai ke wilayah barat dan timur seperti yang kami sebutkan diatas yaitu di bawah pimpinan Paulus Kaladana yang sekarang sudah menyerah dan kembali bergabung dengan RI sejak tahun 2002 dengan semua anak-anak buahnya. 

Perumahan Bantaun Pemerintah tipe 3x6 di Distrik Batom

Kemudian dalam upaya pembinaan terhadap mantan anggota OPPM ini, pemerintah RI memberikan 200 buah rumah tipe 3x6 yang di lengkapi dengan segala fasilitas seperti air bersih, barak pasar, gedung sekolah dasar, gedung gereja lampu serta fasilitas-fasilitas lain yang berstandar kota yang tentunya berlokasi di ibukota Distrik Batom Kabupaten Pegunungan Bintang Papua (lihat gambar diatas). Kemudian yang bergerak di Ngalum (Pegunungan Bintang) bagian selatan sampai di wilayah timur yaitu di bawah pimpinan Karel Uropkulin yang juga sekarang sudah menyerah dan kembali bergabung dengan RI dengan semua pengikut atau anggotanya yang ditandai dengan pengembalian/penyerahan 3 pucuk senjata jenis Lop kepada Menteri Sosial (Aburizal Bakri) di Oksibil yang merupakan ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang dalam rangka peresmian kantor pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang pada bulan Agustus tahun 2009 lalu. Kemudian dalam rangka pembinaan mantan anggota OPPM tersebut pemerintah memberikan bantuan yang sama seperti yang di berikan kepada para mantan anggota OPPM wilayah utara yang terletak di Distrik Batom. Di wilayah selatan mendapat dua lokasi yaitu 100 buah rumah tipe 3x6 yang di lengkapi dengan fasilitasnya di Bumbakon yang merupakan ibukota distrik Oksop dan sisanya 100 buah rumah di bangun di ibukota Distrik Iwur.

Kelompok-kelompok ini pada dasarnya dan seharusnya bergabung dengan masyarakat untuk sama-sama memperjuangkan pembebasan Papua Merdeka namun pada kenyataannya tidak demikian. Justru kebalikannya dimana mereka juga yang masuk menyiksa dan menumpas serta merampas segala kepunyaan masyarakat yang ada di kampung-kampung yang pada dasarnya mereka tahu bahwa kampung tersebut cukup jauh dari distrik dimana ada pos-pos TNI berada. Ada beberapa foktor yang mendorong kelompok OPPM masuk di kampung-kampung untuk menyiksa dan merampas segala kepunyaan masyarakat menurut fakta dan kenyataan yang terjadi saat itu antara lain adalah selain didesak oleh kebutuhan hidup mereka seperti makan, uang, pakaian, perempuan serta kebutuhan lainnya, mereka juga menduga bahwa masyarakat yang telah memelihara/menerima TNI masuk ke kampung-kampung untuk mencari informasi mengenai keberadaan mereka (OPPM) tersebut. Pada saat-saat itu, masyarakat juga sebagai korban dari operasi kelompok OPPM terhadap pos-pos TNI, terutama masyarakat yang berada dekat dengan pos-pos atau ibukota distrik selalu merupakan korban operasi kelompok OPPM. Ada beberapa contoh dari operasi OPPM yang terjadi di Distrik Kiwirok terutama di wilayah ibukota distrik yaitu polobakon dan kampung-kampung sekitarnya dimana berulang kali menjadi korban ngamukan OPPM yang sebenarnya tujuan mereka adalah meyerbu pos TNI 732 Kiwirok namun efeknya selalu masyarakat juga yang menjadi korban. Operasi ini selalu dilakukan di bawah pimpinan Rony Taplo yang merupakan putera daerah Kiwirok. Kemudian pada akhirnya beliau menyerahkan diri ke RI lalu pemerintah menyekolahkan dia di UNCEN pada fakultas hukum dan sekarang beliau adalah Sarjana Hukum. Kemudian sementara ini beliau menjabat sebagai Kepala Distrik Wara Samol Kabupaten Pegunungan Bintang dimana distrik ini sebelumnya adalah sebuah kampung yang juga bekas operasi tumpas oleh kelompok OPPM dibawah mimpinannya sendiri yang waktu itu beliau masih menjabat sebagai komendan kompi OPPM di wilayah utara Ngalum utara bagian sungai Pasifik tersebut.

Kampung Okhemek Distrik Oklip yang selalu menjadi korban OPPM

Selain itu, ada beberapa tempat yang juga menjadi korban operasi OPPM adalah kampung Oklip yang juga merupakan kampung perbatasan antara RI-PNG. Kampung ini adalah jalan utama menuju Papua New Guinea sehingga tempatnya strategis untuk para kelompok OPPM melintasi dikampung ini dan operasi tumpas pun selalu terjadi di kampung ini yang mengakibatkan banyak korban di pihak masyarakat terutama kaum laki-laki menjadi sasaran ngamukan OPPM. Kaum laki-laki selalu diikat dan digantung di tiang lalu mereka (anggota OPPM) menyiksa dan bahkan melumpuhkan mereka. Sedangkan para perempuan baik itu tua maupun mudah di perkosa lalu anak-anak perempuan yang mereka lihat cantik semuanya di ikat lalu paksa untuk ikut mereka menjadi istri-istri dari kelompok-kelompok ini kearah PNG yang tidak tahu arah dan tujuan mereka yang pasti.

 Kelompok OPPM yang selalu operasi di wilayah kampung Oklip ini mereka sebut sebagai kelompok OPPM Kodap 3 dimana pada umumnya dari wilayah selatan yang merupakan gabungan dari kelompok OPPB dari wilayah Puncak Jaya dan Timika serta dari masyarakat Ngalum wilayah selatan dimana masyarakat Oklip sebut kelompok ini orang-orang Sopsebang artinya kelompok OPPM gabungan dari Oksop dan Okse (Sungai Dugul).   Kelompok ini sangat brutal terhadap masyarakat di wilayah-wilayah Ngalum (Pegunungan Bintang). 

Ibukota Distrik Okbibab/Abmisibil

Contoh lain di Distrik Okbibab dimana operasi OPPM ini juga terjadi di kampung Iriding di bagian utara wilayah Distrik Okbibab yang memang cukup jauh dari pos TNI 702 Okbibab. Selain itu, terjadi juga di kampung Okpol bagian utara Distrik Oksibil yang pada akhirnya ketahuan oleh TNI pos 751 Oksibil kemudian terjadi kontak senjata antara TNI dan anggota kelompok OPPB di Polsam kampung Okpol Distrik Oksibil. Akibat dari operasi tersebut masyarakat kampung Okpol menjadi sasaran ngamukan kedua kelompok bersenjata tersebut.  Selanjutnya, hasil curian gadis-gadis Pegunungan Bintang yang di bawah lari oleh kelompok OPPM Kodap 3 ini kebanyakan berada di Kabupaten Timika dan Puncak Jaya terutama di wilayah kampung SP 3 Kabupaten Timika dimana mereka ini membentuk satu kampung tersendiri diwilayah tersebut. Selain itu, sebagian juga berada di Negara Papua New Guinea (PNG) yaitu sebagian besar berada di Tabubil dan juga ada di beberapa kota lain seperti Wiwek, Aitape, Vanimo dan sebagian juga di Distrik Yapsi dan Tumorbil.

Masih banyak operasi-operasi OPPM yang terjadi di wilayah Pegunungan Bintang yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Namun pada intinya juga bahwa kelompok-kelompok ini hadir ditengah masyarakat bukannya membangun kerja sama yang baik antara masyarakat dengan mereka (OPPM) dalam memperjuangkan pembebasan papua merdeka, tetapi justru mereka (OPPM) itu juga yang menjadi musuh di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat bukannya mendukung mereka tetapi malah sebaliknya takut dan menjadi musuh kedua mereka (masyarakat) setelah TNI. Hal ini terjadi karena penyebab utamanya yaitu Operasi Militer yang di lakukan oleh TNI-AD sudah terjadi dalam masyarakat diman-mana dan menelan banyak korban sehingga masyarakat tentunya menderita karena kehilangan segalanya yang mereka punya termasuk sanak saudara serta yang  lainnya. Kemudian ditambah lagi dengan opersi dari orang-orang Papua sendiri yang tergabung dalam OPPB Kodap 3 yang masuk bukannya membela masyarakat malah sebaliknya terjadi operasi tumpas lagi di dalam masyarakat itu yang akibatnya masyarakat mendapat operasi dua lapis  sehingga masyarakat manjadi serba salah dan bingung yang sebenarnya kelompok mana yang dalam posisi benar? Karena kedua kelompok tersebut adalah sama. Hanyak datang ke kampung-kampung hanya untuk membunuh, memperkosa, menganiaya serta merampas semua kepunyaan mereka. Hal ini menyebabkan trauma  yang berkepanjangan yang dialami masyarakat tersebut tidak pernah hilang sampai dengan generasi sekarang pada umumnya masyarakat di seluruh tanah Papua.

Dalam tulisan ini kami ingin menyimpulkan bahwa sekalipun sekian banyak kebijakan yang di buat oleh pemerintah pusat dalam rangka pembangunan masyarakat Papua, namun semuanya itu hanya sia-sia karena aturan dan program yang di buat hanya merugikan masyarakat bukannya membawa masyarakat ke kehidupan yang baik. Contoh-contoh yang kami utarakan diatas adalah salah satu aturan dan kebijakan yang di buat oleh pemerintah dalam rangka menstabilakn situasi keamanan Negara, namun buktinya banyak korban di pihak masyarakat yang pelakunya adalah pemerintah itu sendiri dan kelompok-kelompok yang tidak puas dengan semua kebijakan pemerintah tersebut. Oleh sebabnya, kita selaku kaum muda Papua, mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman orang tua kita lalu jadikan itu sebagai suatu pelajaran bagi kita anak-anak muda Papua untuk lebih giat belajar agar orang Papua juga bisa menjadi setara dengan daerah lain di Indonesia.  Karena seperti yang kita tahu bahwa sekalipun pemerintah pusat membuat program serta kebijakan-kebijakan demi kesejahteraan masyarakat papua, namun semuanya itu hanya Politik belaka. Buktinya kita boleh lihat sekarang OTSUS yang sementara berjalan sudah mencapai 10 tahun lebih naum tidak membawa perubahan apa-apa bagi masyarakat Papua. Uang yang berbunyi triliunan di peruntukan bagi pembangunan Papua namun uang tersebut 100%  tidak sampai di daerah dengan berbagai aturan yang mengikat uang tersebut akibatnya sekian porsen hilang di tengah jalan. Sekalipun uang tersebut sampai di Papua namun seketika itu juga uang tersebut kembali ke Jakarta . Itulah namanya politik RI yang membuat kita orang Papua tetap terbelakang dan ketinggalan di segala bidang sampai sekarang.